TKI bermasalah yang dideportasi saat tiba di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
TKI bermasalah yang dideportasi saat tiba di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan, akan mengutarakan permintaan perbaikan sistem penanganan TKI dalam pertemuan dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos).

Perbaikan sistem yang dimaksud, yaitu penambahan penyediaan sandang bagi para TKI. “Selama ini hanya penyediaan pangan dan transportasi. Padahal kebutuhan mereka banyak,” ujarnya.

Surjadi mencontohkan, para TKI yang memiliki bayi atau anak, tentu memiliki kebutuhan yang lebih banyak.

“Tentu kita harus membuhi kebutuhan mereka. Besok akan kita sampaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, selama ini pihaknya tidak menemui kendala dalam penanganan TKI yang dideportasi oleh negara tetangga. Tapi, kata Surjadi, saat ini pihaknya menemui satu kendala di awal tahun 2016 ini. “Sebenarnya ini persoalan pusat, tapi berpengaruh terhadap kita,” ujarnya.

Persoalan tersebut, yaitu di tahun 2016 ini terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di Kementerian Sosial.

“Kalau dulu ada KTKPM. Tapi sekarang itu hilang dan masuk di Dirjen rehabilitasi sosial, tapi ternyata penanganan TKI tidak ada di dalamnya, justru yang ada adalah persoalan perdagangan orang,” ujar Surjadi.

Sementara, di Dinsosnaker Tanjungpinang, pihaknya dengan jelas memiliki program penanganan TKI yang mengalami deportasi.

Karena perubahan SOTK tersebut, sebanyak 200 TKI yang dideportasi dan tiba di Tanjungpinang sejak awal Januari 2016 lalu, belum juga dipulangkan.

“Jika tidak ada solusi dari pemerintah pusat maka akan menumpuk di penampungan. Karena di Jakarta belum ada Satgas yang menangani. Belum lagi, pada tanggal 8 Januari nanti Malaysia akan kembali memulangkan para TKI lagi,” ujarnya.

Surjadi melanjutkan, jika kepulangan para TKI ke daerah asalnya tertunda, maka akan menjadi permasalahan sosial di Kota Tanjungpinang.

“Jika lama-lama ditahan di penampungan maka penampungan semakin padat, ini akan menyebabkan keresahan bagi mereka (TKI). Dikhawatirkan berimbas terhadap sosial mereka, terjadi perkelahian dan sebagainya,” ujar Surjadi.

Sebagai solusi cepat, pihaknya hari ini (kemarin, red) telah menyurati Kemensos terkait persoalan itu. “Kami berharap sebelum tanggal 8 Januari 2016 sudah diberikan solusi terbaik untuk menangani ini,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mengabarkan persoalan tersebut kepada Konsulat Jenderal Johor, sebagai pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya. “Ini kan persoalan antar negara. Jadi kami tidak bisa serta merta menolak kepulangan TKI tersebut,” tuturnya. (Lra/bpos)

Komentar Pembaca

komentar