Ade Komarudin. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Ade Komarudin.
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Rapat paripurna DPR yang digelar Senin (11/1) akhirnya melantik politikus Partai Golkar, Ade Komarudin sebagai ketua baru menggantikan Setya Novanto. Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu Ade mengucapkan sumpah jabatan barunya dengan dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Namun, sebelum proses pelantikan berlangusng, paripurna DPR dihujani dengan berbagai interupsi. Anggota DPR dari Partai Golkar kubu Agung Laksono, Azhar Romli meminta agar pelantikan ketua baru di lembaga wakil rakyat itu ditunda dulu. Alasannya, Golkar masih dililit persoalan internal seiring tidak adanya kepengurusan yang sah.

“Golkar tengah mengalami vacuum of power. Belum mantapnya penyelesaian partai, maka tundalah dulu. Apalagi putusan yang diambil tadi mengalami cacat hukum karena partai bermasalah,” ujarnya Azhar dalam rapat paripurna.

Dia menambahkan, rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang dilakukan pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi dan Sekretariat Jenderal DPR telah menyalahi aturan UU MD3. “Sesuai UU MD3, maka seharusnya rapat digelar usai rapat masa persidangan,” cetusnya.

Selain itu, Azhar juga mengingatkan bahwa paripurna itu minus PDIP yang tengah menggelar rapat kerja nasional (rakernas). “Untuk itu, hormati PDIP dan menyangkut pelantikan ini bisa menunggu semua fraksi,” katanya.

Hal senada juga anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurutnya, setiap parpol yang sedang bermasalah memang harus memperjelas terlebih dulu persoalan yang melanda.

Ruhut bahkan menyebut Plt Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mampu memimpin DPR selama belum adanya ketua DPR definitif. “Dua-dua ini mantaplah pimpin DPR,” tambahnya.

Untuk menengahi interupsi itu, Fahri menegaskan bahwa terpilihnya Akom -sapaan Ade Komarudin- menjadi ketua DPR telah ditentukan dalam rapat konsultasi pengganti Bamus. “Dalam rapat tadi meyepakati pelantikan ketua DPR baru agar bisa bekerja,” ucapnya.

Politikus PKS itu juga menepis anggapan bahwa pelantikan ketua DPR bakal cacat hukum. “Tidak ada masalah hukum dalam pelantikan ketua DPR,” katanya.

Karenanya dalam rapat paripurna itu juga diisi dengan pelantikan Eva Sundari dan Tuti Rusdiono sebagai anggota baru DPR melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW). Eva merupakan pengganti pengganti Pramono Anung yang kini menjadi sekretaris kabinet, sedangkan Tuti menggantikan Tjahjo yang menjadi menteri dalam negeri.(rka/JPG)

Komentar Pembaca

komentar