Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor. Foto: JPNN.Com
Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor.
Foto: JPNN.Com

batampos.co.id – Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan menteri agama Suryadharma Ali. Bekas ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih beken disapa dengan inisial SDA itu dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji sehingga dijatuhi hukuman enam tahun penjara derta denda Rp 300 juta.

“Menyatakan, terdakwa Suryadharma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Aswijon saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (11/1).

Selain itu, majelis juga mengharuskan SDA membayar ganti rugi keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar. “Dengan ketentuan apabila tidak dibayar setelah satu tahun perkara diputus, maka harta bendanya akan disita. Dan apabila tidak cukup, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun,” ujar Aswijon.

Majelis hakim menyatakan SDA terbukti secara bersama-sama anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar, Staf Khusus Menag Ermalena, Mulyanah Acim (ajudan istri SDA Wardatul Asriah), serta kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana‎

SDA dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan sisa kuota haji nasional untuk memberangkatkan kerabat dan orang-orang yang direkomendasikan Komisi VIII DPR pada periode 2010 hingga 2013. Dia juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai menteri agama dengan menunjuk langsung majmuah konsorsium pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang diusulkan komisi VIII DPR.

Dakwaan lainnya yang dianggap terbukti adalah penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM). Majelis menyebut SDA telah menyalahgunakan DOM tahun 2010-2013 untuk keperluan pribadi.

Meski demikian, putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menghukum SDA dengan penjara selama sebelas tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Menanggapi vonis hakim, SDA menyatakan akan pikir-pikir untuk banding atau menerimanya. “Berikan saya kesempatan untuk berpikir-pikir bersama penasihat hukum saya langkah apa yang akan saya lakukan ke depan,” kata SDA.(put/jpg)

Komentar Pembaca

komentar