Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – PDI Perjuangan ternyata masih menganggap ada persoalan pada pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu melihat ada persoalan legalitas pada keputusan Golkar menunjuk Ade sebagai pengganti Setya Novanto di pucuk pimpinan DPR.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, pelantikan Akom -sapaan Ade- dianggap sah jika sesuai aturan. “Tapi manakala tidak memenuhi (persyaratan sesuai aturan, red) maka dengan sendirinya pelantikan itu gugur demi hukum,” ujarnya saat ditemui di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Sejauh ini, lanjut Basarah, PDIP memang tidak terlalu khawatir dengan pelantikan Akom meski partai pemenang pemilu legislatif itu merasa lebih berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPR. Namun, katanya, PDIP memilih patuh pada undang-undang

“Tidak ada upaya yang kami lakukan (untuk mendapat kursi ketua DPR, red) karena kami sadari DPR lembaga negara publik yang diatur perundang-undangan yang mengikat,” imbuhnya.

‎Namun, PDIP akan melakukan kajian soal legalitas pelantikan Akom.  ‎”PDIP akan lakukan pengkajian lebih dahulu,” sebut anggota komisi III DPR itu.

Andaikan nanti pelantikan itu tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka otomatis posisi Ade sebagai ketua DPR juga harus dibatalkan. “Kalau batal demi hukum, semua keputusan yang diambil di DPR juga tidak legal,” tandasnya.(dna/JPG)

Komentar Pembaca

komentar