Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta.
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Pemerintah berencana memungut dana ketahanan energi (DKE) dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijual ke masyarakat. DKE untuk Premium sebesar Rp 200 per liter, sedangkan untuk solar Rp 300 per liter.

Kebijakan yang akan diterapkan mulai 5 Januari 2016 itu memang langsung memicu polemik. Banyak pihak menentangnya karena dianggap tak punya dasar.

Namun, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya, M Romahurmuziy justru mendukung rencana pemerintah memungut DKE. “PPP mendukung pungutan DKE dibebankan masyarakat, sepanjang harga minyak masih cukup rendah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/12).

Ia justru mengusulkan agar pemerintah menguatkan pungutan DKE dengan menerbitkan payung hukum turunan Undang-Undang Nomir 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Romi -sapaan Romahurmuziy- bahkan mengusulkan agar pungutan itu dimasukkan ke dalam mekanisme APBN.

“Pemerintah juga perlu memasukan kebijakan pungutan itu dalam materi perubahan APBN 2016. Itu mengingat seluruh pendapatan dan belanja‎ perlu mendapatkan persetujuan DPR,” paparnya.

Romi juga mengusulkan agar pungutan DKE bisa dijadikan dana strategis jika terjadi kenaikan harga minyak. “Sebagai bantalan untuk pengembangan energi terbarukan,” pungkasnya.(rka/JPG)

Komentar Pembaca

komentar