Wanita cantik ini mengisi BBM ke kendaraan roda empat di salah satu SPBU. SumberFoto: Riaupos.co
Wanita cantik ini mengisi BBM ke kendaraan roda empat di salah satu SPBU. SumberFoto: Riaupos.co

batampos.co.id – Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Ramson Siagian menyatakan, rencana pemerintah menerapkan pungutan dana ketahanan energi harus ditolak. Pasalnya, pungutan itu tanpa dasar hukum.

Ramson mengatakan, harus ada dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk memungut DKE mulai 5 Januari 2016 nanti. Karenanya, politikus Gerindra itu mengingatkan Presiden Joko Widodo segera bersikap.

Ramson menyatakan, Jokowi -sapaan Joko Widodo- harus membatalkan rencana penerapan DKE. “Jokowi harus mengingatkan menteri ESDM untuk membatalkan kebijakan tersebut,” ujar Ramson di Jakarta, Rabu (30/12).

Dia melanjutkan, kebijakan yang dibuat Menteri ESDM Sudirman itu bisa menjadi jebakan bagi Jokowi. Sebab, rakyat pasti menolak kebijakan itu. “Jadi, kalau Jokowi tidak turun tangan maka tidak menutup kemungkinan‎ rakyat akan marah,” tegasnya.

Karenanya, bekas politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, rakyat yang marah bisa-bisa menggalang kekuatan untuk ramai-ramai menolak pungutan DKE. “Kemungkinan itu ada,” pungkas anak buah Prabowo di Gerindra itu. (rka/JPG)

Komentar Pembaca

komentar