Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta.
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Rencana pemerintah memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) dari setial liter bahan bakar minyak yang dijual ke publik terus mendapat penolakan. Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir bahkan menyebut  pungutan DKE yang akan diterapkan mulai 5 Januari 2016 itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.

‎”Kebijakan ini liar, karena sama sekali tidak ada dasar hukumnya baik itu UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ataupun turunannya PP Nomor 79 Tahun 2014 (tentang Kebijakan Energi Nasional, red),” ujarnya ‎melalui pesan singkat, Rabu (30/12).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Menteri ESDM Sudirman Said telah keliru menafsirkan salah satu pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2007. Dalam pasal itu disebutkan, pemerintah harus menerapkan premi atas pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi terbarukan.

Namun, katanya, maksud ketahanan energi adalah bagaimana pemerintah mengusahakan dan mengembangkan energi alternatif selain minyak dan gas. Misalnya, potensi panas bumi, tenaga surya, bioenergi, dan lain-lain.

Pemerintah pun wajib menjaga ketersediaan dan cadangan energi bagi rakyat. “Jadi, bukan tafsirnya kemudian memungut DKE dari rakyat. Ini logika pedagang namanya. Sudah kebablasan penafsirannya,” cetusnya.

Hafisz ‎menuturkan, pasal itu juga menyebutkan bahwa DKE dibebankan pada APBN, APBD, dan swasta. “Jadi, tidak ada kewenangan pemerintah lakukan pungutan langsung ke rakyat,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya bisa menetapkan harga jual BBM‎ bersubsidi lebih murah lagi. “Harga minyak dunia naik, pemerintah cepaf menaikkan harga BBM. Giliran turun, rakyat justru disuruh‎ menanggung pungutan DKE. Ini rezim antisubsidi sekaligus minta disubsidi,” tandasnya.(rka/JPG)

Komentar Pembaca

komentar