Anak-anak sedang bermain di kawasan pasar Tanjungpinang. DPRD Tanjungpinang telah mengesahkan ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak. foto:osias de/batampos
Anak-anak sedang bermain di kawasan pasar Tanjungpinang. DPRD Tanjungpinang telah mengesahkan ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak. foto:osias de/batampos

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang sepanjang 2015 telah mengesahkan sebayak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari total 21 Ranperda yang diusulkan.

Sebanyak 13 ranperda yang disahkan, terdiri tiga ranperda wajib, tujuh ranperda usulan Pemko Tanjungpinang, dan tiga ranperda inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang.

Tiga ranperda wajib, yaitu ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015, ranperda tentang APBD tahun anggaran 2016.

Selanjutnya, tujuh ranperda usulan Pemko Tanjungpinang, yaitu ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak, ranperda tentang lembaga kemasyarakatan, ranperda tentang penyelenggaraan retribusi dan perparkiran, ranperda tentang pengarustamanan gender, ranperda tentang ketertiban umum, ranperda tentang pengelolaan persampahan, ranperda tentang perubahan Perda Kota Tanjungpinang nomor 9 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sementara ranperda inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, ranperda tentang perubahan peraturan menara telekomunikasi dan ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga berharap ranperda yang telah disahkan dapat segera dilaksanakan.

“Karena eksekusinya di Pemko, maka kami harapkan dapat dilaksanakan secepatnya,” ujar Ade usai paripurna penyampaian laporan akhir pansus ranperda tentang pengarustamaan gender, lembaga kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu (30/12).

Ade juga mengatakan, pengesahan ranperda tahun ini adalah yang terbanyak sepanjang masa sidang DPRD Kota Tanjungpinang. Itu, kata dia, merupakan sebuah prestasi. “Selain itu, pengesahan ini adalah yang terbanyak se-Provinsi Kepri,” ujarnya.

Di tahun 2016 mendatang, DPRD Kota Tanjungpinang akan kembali mengusulkan ranperda inisiatif dan ranperda lainnya yang belum disahkan. Menurut Ade, pihaknya baru bisa mengesahkan 13 Ranperda, karena keterbatasan anggaran yang disebabkan defisit anggaran.

Adapun delapan ranperda lainnya yang belum disahkan, yaitu ranperda tentang penanganan anak berkebutuhan khusus, ranperda tentang tata cara penyusunan dan pengelolaaan peraturan daerah, ranperda tentang kawasan tanpa asap rokok, ranperda tentang inisiasi menyusui dini dan ASI ekslusif, ranperda tentang tata kota, ranperda tentang izin usaha jasa kontruksi, dan ranperda tentang perubahan perda Kota Tanjungpinang nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. (Lra/bpos)

Komentar Pembaca

komentar