Ke
Ketua Umum Partai Golkar kubu munas Ancol, Agung Laksono.

batampos.co.id – Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Agung Laksono bersikap pasrah karena kepengurusannya tak mendapat pengakuan lagi. Hal itu seiring keputusan Kementerian Hukum dan HAM mencabut pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna A Laoly melalui surat keputusan Nomor M. HH-23.AH.11.01 Tahun 2015 mencabut surat keputusan sebelumnya yang bernomor  M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret 2015 perihal pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta komposisi, dan personalia dewan pimpinan pusat Partai Golkar.

Namun, Agung tak mau menyerah begitu saja. Sebab, kepengurusan Golkar Aburizal Bakrie hasil munas di Bali pun belum mendapat pengakuan dari pemerintah.

“Keputusan Menkumham hari ini tidak ada menyebutkan pengesahan DPP Partai Golkar hasil munas Bali. Jadi, kedua kubu Golkar ini sama-sama tidak sah,” ujar Agung di rumahnya, kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (31/12).

Karenanya, Agung tetap mendorong agar Golkar menggelar munas lagi. Hanya saja, bekas ketua DPR itu menyerahkan keputusan tentang penyelenggaraan munas ke Mahkamah Partai Golkar karena kubu munas Ancol ataupun pihak Ical -sapaan Aburizal- sudah tidak punya keabsahan lagi.

Agung pun menyarankan munas diselenggarakan bersama oleh kedua kubu. ”Kami minta ‎upaya melaksanakan munas bersama Partai Golkar paling lambat akhir Januari 2016 mendatang,” ucapnya.

Karenanya Agung juga meminta agar untuk sementara pengisian posisi ketua DPR yang menjadi hak Golkar ditunda dulu. Alasannya, lebih baik penunjukan dan pelantikan ketua DPR pengganti Setya Novanto dilakukan setelah terlaksananya kepengurusan baru Golkar hasil munas bersama.(rka/JPG)

Komentar Pembaca

komentar