Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan rapat kerja nasional Partai NasDem di Jakarta, Senin (21/9) malam. Foto: Ricardo/JPNN.Com
Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan rapat kerja nasional Partai NasDem di Jakarta, Senin (21/9) malam. Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamuddin Daeng meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bengkaknya utang pemerintah dalam tahun 2015. Sebab, utang itu akan menjadi beban besar di tahun berikutnya mengingat kondisi perekonomian yang masih sulit.

Merujuk data Kementerian Keuangan, utang pemerintah sampai dengan Oktober 2015 mencapai Rp 3.021,30 triliun. Padahal, pada Januari 2015 lalu utang pemerintah masih di angka Rp 2.608,78 triliun. Artinya, ada peningkatan Rp 412,25 triliun.

“Mengapa pemerintah berutang sebanyak itu dan untuk apa utang-utang itu akan digunakan?” ujar Salamuddin di Jakarta, Rabu (31/12).

Sedangkan berdasarkan laporan Bank Dunia pada Desember 2015, tambahan utang pemerintah dalam tahun 2015 mencapai Rp 563,4 triliun. Jumlah itu berasal dari penerbitan sekuritas mencapai Rp 510,4 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 53 triliun.

Salamuddin menambahkan, peningkatan utang pemerintah itu terlalu besar. Bahkan pemerintahan sebelum Joko Widodo belum pernah berutang sebanyak ini dalam setahun‎.

Salamuddin memerinci, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rata-rata berutang sebesar Rp 231,17 triliun/tahun untuk menutup defisit APBN. “Jokowi menciptakan utang pemerintah dua kali lipat yang dibuat SBY dalam setahun,” imbuhnya.

Sedangkan pemerintahan era Soeharto selama 30 Tahun, meninggalkan utang pemerintah senilai USD 53,864 miliar atau Rp 261 triliun pada tingkat kurs tahun 1997. “Jokowi menciptakan utang pemerintah dua kali lipat yang dibuat Soeharto 30 tahun,” sebut Salamuddin.

Oleh karena itu, Salamuddin menyebut penjelasan menteri keuangan soal tambahan utang itu sangat penting bagi transparansi publik. Sebab, masyarakat resah dengan kebijakan pemerintah yang berutang secara membabi buta.

“Apakah ini hanya akan habis digunakan untuk anggaran rutin lemerintah  mengingat target pajak yang tidak tercapai? Atau utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa?” pungkasnya.(dna/JPG)

Komentar Pembaca

komentar