Pelabuhan Tanjung Berakit. Foto:Fatih/batampos
Pelabuhan Tanjung Berakit. Foto:Fatih/batampos

batampos.co.id – Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Kantor Pelabuhan (Kanpel) Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, tidak yakin untuk mengoperasikan Pelabuhan Internasional di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong. Pasalnya, saat Pemerintah Pusat mengucurkan alokasi dana melalui Anggaran Pembiayaan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 7,9 miliar dalam melakukan rehabilitasi bangunan, UPP Kanpel Tanjunguban menjanjikan pelabuhan tersebut bisa dioperasikan Maret 2016 mendatang. Namun, janji tersebut dibatalkannya dengan modus alur pelayarannya kembali bermasalah, sehingga minta dianggarkan kembali di APBN-P 2016 sebesar Rp 36 miliar.

“Dengan dana kemarin kita targetkan pelabuhan itu bisa dioperasikan sesuai jadwal dari Pemkab Bintan Maret 2016 mendatang. Namun, karena alur pelayaran untuk keluar masuk kapal ke pelabuhan kembali dangkal jadi kita minta bantuan dana lagi,” ujar Kepala UPP Kanpel Tanjunguban, Edi Sumarsono saat dikonfirmasi, kemarin.

Memang ditargetkan pelabuhan ini bisa dioperasikan sesuai agenda dari Pemkab Bintan yaitu pada Maret 2016 mendatang. Bahkan ia pun berjanji semua pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan aturan dan diharapkan semua pihak tidak meragukan kerjanya.

Namun saat dilakukan pengecekan, lanjutnya, ada permasalahan yang terjadi pada alur yang pernah dikerok pada 2014 lalu. Alur yang menelan dana sebesar Rp 33,1 miliar itu tertimbun akibat derusan ombak sehingga dangkal, dampaknya pelabuhan tidak dapat dioperasikan. Apabila pelabuhan ini hendak dioperasikan, pihaknya butuh dana Rp 36 miliar lagi untuk pengerukan alur kembali.

“Tapi ketika cek kembali. Kita temui bahwa alur yang dikerok kemarin tertimbun kembali akibat ombak kuat. Sehingga perlu ada pengerukan lagi dan kita butuh dana lagi Rp 36 miliar dan juga perawatannya dua tahun sekali Rp 20 miliar. Kalau tidak, pelabuhan ini tidak dapat dioperasikan,” katanya.

Diceritakannya, pembangunan pelabuhan Tanjung Berakit ini dimulai pada tahun 2010 dengan dikucurkan dana melalui APBN 2010 sebesar Rp10 miliar yang digunakan untuk pembangunan gedung induk dermaga dua lantai, pembangunan ponton, dan pengaspalan. Lalu pada tahun 2011 kembali dikucurkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan dinding penahan gelombang dan penimbunan tanah, kemudian tahun 2012 dikucurkan lagi sebesar Rp 3,9 miliar, untuk pembuatan taman interior gedung, instalasi air conditioner (ac), dan supervisi. Selanjutnya tahun 2014 digelontorkan dana sebesar Rp 33,1 miliar untuk pengerukan alur. Sehingga total dana dari Pemerintah Pusat untuk tahap pertama hingga merampungkan pembangunan pelabuhan ini semua dari 2010-2014 telah menelan biaya APBN sebesar Rp 52,9 miliar.

Walaupun pembangunan pelabuhan ini sudah selesai lanjutnya Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI belum menyerahkan aset negara ini untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Sehingga pelabuhan ini terbengkalai hampir satu tahun dan mengakibatkan beberapa fasilitas mengalami kerusakan. Untuk merehabilitasi beberapa fasilitas ini, Pemerintah Pusat kembali mengucurkan dananya melalui APBN-P 2015 sebesar Rp7,9 miliar.

Dana ini digunakan untuk pembenahan ruangan, membuat pagar keliling, dan papan nama pelabuhan. Serta rehabilitasi beberapa bagian fasilitas pelabuhan yang rusak diantaranya perbaikan ponton, atap dibongkar dan diganti, genting, plafon rangka diganti dan atapnya dilapisi aluminium foil, supaya tidak bocor. Keramik dikupas dan diganti serta koridor juga diperbaiki.

Masa pengerjaan rehabilitasi pelabuhan ini diberikan kepada kontraktornya selama 4 bulan, 120 hari kalender atau harus rampung pada 20 Desember 2015. Apabila nantinya belum selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang diberikan atau sudah tutup anggaran, kontraktor masih diberi waktu 50 hari setelah tahun anggaran 2015 berakhir. Dengan catatan kontraktor memberikan garansi di Bank.

“Jadi dapat kita pastikan rehabilitasi pelabuhan akan segera selesai. Tapi masalahnya tetap tidak bisa digunakan karena kapal tak bisa merapat akibat perairannya jadi dangkal,” pungkasnya. (ary/bpos)

Komentar Pembaca

komentar