Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. foto:hasbi/batampos
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Aktifitas pertambangan yang berlangsung 10 tahun terakhir di Kabupaten Lingga, benar-benar merugikan masyarakat pesisir. Tidak hanya merusak ekosistem dan kerusakan alam, tetapi sejumlah aktifitas pertambangan mulai dari timah, bijih besi, granit, bauksit hingga pasir kuarsa memberikan dampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan yang mendiami 96 persen wilayah Kepulauan Lingga.

Bahkan hingga ke pulau kecil karena izin aktifitas pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada 2013 lalu, sebelum dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menghentikan aktifitas pertambangan, di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) terdata sebanyak 57 izin perusahaan tambang yang telah dikeluarkan. Sementara sebelumnya, aktifitas pertambangan terus dilakukan seperti di pulau kecil Tokoli yang digali bijih besinya, Pulau Temiang dengan batu hitam yang memiliki kandungan emas, tambang pasir Cempa Kecamatan Senayang, bauksit di Pulau Barok dan Sembuang, Kecamatan Selayar.

Dari 57 izin tambang yang dikeluarkan Distamben Kabupaten Lingga, pada tahun 2014 setelah distop untuk beroperasi, Pemkab Lingga mencabut sebanyak 23 izin tambang. Sementara 34 izin tambang, masih diberikan. Dari data Distamben Lingga disebutkan, dari 34 perusahaan tambang, baru 26 perusahaan yang melakukan eksploitasi. Namun, baru 17 perusahaan diantaranya yang menempatkan dana reklamasi sebesar Rp 30 Miliar kepada Pemkab Lingga. Besaran dana reklamasi yang telah masuk ke kas pemerintah daerah Lingga saat ini disimpan di rekening bersama Bupati Lingga yang saat itu masih dijabat H Daria dan pihak perusahaan.

Sayangnya, dana tersebut yang diperuntukkan untuk reklamasi lahan tambang, juga tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan setelah dua tahun pasca kegiatan penggalian sumber daya alam dan kekayaan tersebut hingga penghujung tahun 2015. Sehingga menimbulkan dampak di belakang hari pasca tambang terhadap masyarakat tempat aktifitas tambang berlangsung. Selain itu, aktifitas ini juga membuat timbulnya konflik antar warga di lokasi pertambangan. Warga yang pro dan kontra dengan aktifitas tambang menjadikan kelompok-kelompok ditengah warga.

Sementara itu, menurut Rudi Purwonegoro, salah seorang mantan anggota DPRD Lingga mengatakan, permasalahan tambang di Lingga telah diserap dan menjadi PR bagi pasangan pemenang Pilkada yakni Awe-Nizar. Ia menilai, selama ini kekayaan alam Lingga yang telah ditambang jauh dari kata ramah lingkungan dan juga tidak mensejahterakan rakyatnya. Padahal, dikatakannya, amanat UUD 1945 di pasal 33, jelas menyebutkan bahwa kekayaan alam haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Perlu pembenahan di dunia pertambangan ini. Kita melihat cukup banyak yang tidak sesuai dengan aturan,” ungkap Rudi, yang juga tergabung dalam tim pemenangan Awe-Nizar.

Disisi administrasi kepengurusannya izin di dinas terkait, dikatakan Rudi, juga patut diperhatikan. Ia menilai dinas terkait talah memberikan izin tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang disebabkan penambangan oleh pihak swasta.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah dana kompensasi terhadap masyarakat (DKTM) yang wajib diberikan pihak perusahan guna menunjang biaya pendidikan masyarakat sekitar tidak nampak wujudnya.

“Sebanyak Rp 500 per kubik hasil tambang itu untuk pendidikan. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana uangnya itu,” terang mantan anggota dewan tersebut.

Rudi mengatakan, hal itu akan menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Lingga kedepan. Dana yang tidak sedikit itu, seharusnya bisa menunjang pendidikan masyarakat Kabupaten Lingga.

Selain itu, sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, dan menghentikan pertambangan di Lingga, telah membuat sejumlah lahan tambang Lingga ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Sementara jaminan reklamasi pasca tambangnya senilai Rp 30 Miliar yang telah dibayarkan 17 perusahaan tambang tidak pernah di pergunakan untuk memulihkan lahan bekas tambang tersebut. (mhb)

Komentar Pembaca

komentar