Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2016 menuai kekawatiran. Sebab dinilai syarat akan kepentingan.

Ketua National Coruption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah menilai, keterlambatan pengesahan APBD Natuna tidak hanya berdampak pada masyarakat, bisa dinilai adanya indikasi kepentingan terntentu.

NCW kata Mulkansyah, tidak mutlak menuding adanya kepentingan. Namun diharapkan APBD tidak dijadikan lahan kepentingan pribadi maupun kepentingan partai politik.

“Kalau terus molor, bisa saja indikasi ada kepentingan pribadi atau partai. APBD itu untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau partai, jangan sandera,” ujar Mulkansyah saat dihubungi, Rabu (30/12).

Mulkansyah mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD berdampak buruk pada pembangunan. Natuna diambang bahaya, jika APBD tidak disahkan 31 Desember.

Natuna menurut Mulkansyah, bisa menerima sanksi administrasi, tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dalam pasal 312 (2), tentu berdampak kekacauan. Gubernur, Wali Kota, Bupati hingga honorer tidak digaji selama 6 bulan.

“Tentu pembangunan juga akan kacau balau,” ujarnya.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, belum disahkan APBD Natuna tahun 2016 karena kondisi keuangan yang belum pasti.

“Keterlambatan bukan karena tarik ulur, tapi laporan utang daerah harus harus dibayar belum kami terima rinci,” kata Yusripandi.

Sementara Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah Pemkab Natuna Suryanto mengaku, KUA PPAS sudah diserahkan bulan Juli lalu di DPRD. Seharusnya sudah dibahas dari awal.

“Keterlambatan sekarang karena pembahasan baru sekarang,” sebut Suryanto.(arn/bpos)

Komentar Pembaca

komentar