suratsuara

batampos.co.id – Kondisi keuangan Natuna saat ini memprihatinkan. Banyak kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dibayar.

Tidak hanya insentif tenaga media, kini komisi pemilihan umum (KPU) pun mengeluh. Pasalnya surat suara yang sudah dicoblos ternyata belum dibayar lunas.

Ketua KPU Natuna Affuandris mengaku, saat ini KPU dikejar-kejar rekanan dalam pengadaan kelengkapan pemilu, salah satunya pengadaan surat suara.

“Sekarang surat suara sudah dicoblos, hasil pemilu juga sudah ditetapkan. Tapi (pengadaan surat suara) belum dibayar, pusing dikejar-kejar rekanan,” ungkap Affuandris, Rabu (30/12).

Diakui Affuandris, ada banyak kegiatan KPU dalam tahapan pilkada serentak sudah dilaksanakan. Namun belum dibayar.

“Sekitar Rp 1 miliar lebih harus dibayarkan sekarang. Tapi hasil rapat KPU dengan TAPD uangnya tak ada, malah kas daerah tinggal Rp 10 juta katanya,” ujar Affuandris.

Dikatakan Affuandris, saat ini KPU meminta pemerintah daerah membuat pernyataan tertulis kondisi keuangan dan pernyataan utang ke KPU. Untuk disampaikan kepada rekanan KPU, terkait penundaan pembayaran.

Sebenarnya kata Affuandris, dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), anggaran KPU sebesar Rp 11,6 miliar. Tetapi sejak proses pilkada sampai penetapan calon terpilih baru Rp 7 miliar dicairkan ke KPU, sehingga masih tersisa Rp 4,6 miliar.

Sebelumnya, berjanji pemerintah daerah akan melunasi sebelum pemilihan 9 Desember. Sampai saat ini belum dibayarkan. Rapat bersama TAPD menyatakan belum ada uangnya. Alasannya menunggu tranfer dari pusat dan provinsi.

“Kami berharap, ada solusi pemerintah, karena tahapan pilkada sudah selesai. Kalau sekarang, kemungkinan kegiatan tahapan pilkada selanjutnya bisa dipending, anggaran terbatas,” ujar Affuandris. (arn/bpos)

Komentar Pembaca

komentar