ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di wilayah kerja Polres Lingga pada tahun ini tidak banyak yang digarap. Cuma satu kasus. Namun tahun depan Polres Lingga berjanji akan menuntaskan dua kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) sekaligus, yakni pengadaan alat kesehatan dan masalah penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah ditangani sejak tahun lalu.

“Sebenarnya ini hutang saya, tapi tipikor harus ditangani dengan teliti ditambah personil kami yang kurang,” ujar Kasat Reskri Polres Lingga AKP Efendri Ali ketika ditemui di Dabo Singkep, Rabu (30/12) siang.

Namun Efendri mengaku pengusutan kedua kasus tersebut telah mengalami kemajuan. Untuk kasus RTLH di Desa Langkap dan Desa Tanjungirat, Efendri mengaku telah mengantongi sejumlah bukti dan saksi, saat ini mereka tinggal melengkapi saksi ahli kontruksi saja.

Sedangkan kasus pengadaan Alkes di Kabupaten Lingga yang sempat dicium oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, Efendri mengatakan kalau timnya saat ini sedang melakukan pengumpulan berkas terkait bukti dan dalam proses lidik.

Untuk diketahui, Polda Kepri melalui Direskrimsus Kombes Pol, Syahardiantono sempat menerjunkan sejumlah personil yang akan menangani kasus tipikor pengadaan Alkes tersebut. Polda Kepri mencium dugaan penyelewengan dana pengadaan alkes tersebut yang dilakukan sejumlah pejabat terkait.

Namun saat itu, Polres Lingga juga telah menurunkan surat perintah lidik terkait pengusutan kasus alkes tersebut, sehingga Polda Kepri sempat menarik kembali personil mereka. Walau demikian, seperti yang telah diberitakan batampos.co.id belum lama ini, Direskrimsus Polda Kepri melalui Kasubdit III Tipikor Polda Kepri, AKBP Arif Budiman menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut.

Informasi yang didapat Batam Pos di lapangan, sejumlah personil reserse kriminal khusus Polres Lingga telah melakukan sejumlah tindakan pengumpulan alat bukti hingga ke Jakarta dan masih melakukan sejumlah tindakan lainnya untuk melengkapi bukti keterkaitan pejabat lainnya. (wsa/bpos)

Komentar Pembaca

komentar